idul fitri 1445h ucapan stakeholder-engagement pengadaan-tanah indonesia social-safeguards network-learning-centers pemetaan rimun-wibowo tanah lingkungan hubungan-manusia grievance-redress-mechanism objek-pengadaan-tanah konsultasi-bermakna pemetaan-pemangku-kepentingan komunikasi-interpersonal strategi-konsultasi manajemen-kepentingan pembangunan-kemitraan dialog-terbuka inklusivitas-dalam-konsultasi efektivitas-pertemuan pemahaman-minat pemetaan-dampak interaksi-proyek-masyarakat pengaruh-dan-dampak pengembangan-berkelanjutan analisis-dampak lingkungan-hidup keputusan-pembangunan keberlanjutan-proyek kesejahteraan-masyarakat pengelolaan-risiko konsultasi-publik hak-atas-tanah tata-ruang tanah-dangkal ruang-bawah-tanah pengelolaan-lahan regulasi-tanah hgb kdb kepadatan-lahan ruang-tutupan-lahan pembangunan-berkelanjutan konflik-kepemilikan-lahan regulasi-sumber-daya-alam pendekatan-sistematik pendekatan-kontekstual uu-pokok-agraria kepemilikan-negara rezim-perizinan kesejahteraan-rakyat pengelolaan-berkelanjutan penambangan-galian-c izin-tambang barang-warisan-budaya hukum-penambangan legalitas-tambang regulasi-tambang penemuan-barang-bersejarah konsekuensi-hukum-penambangan peraturan-tambang-indonesia aktivitas-bawah-tanah aturan-penggalian-tanah hukum-barang-antik proses-perizinan-tambang pelanggaran-hukum-tambang land-acquisition community-engagement development-projects indigenous-rights public-consultation regulatory-compliance social-impact corporate-responsibility kepemilikan-tanah masalah-tanah-indonesia bukti-fisik kepala-desa verifikasi-kepemilikan indonesia-timur kesaksian-saksi transparansi-tanah proses-tanah-jawa mekanisme-penanganan-keluhan mpk sistem-penyelesaian-keluhan keluhan-proyek transparansi-proyek akuntabilitas-proyek perlindungan-hak-masyarakat pencegahan-konflik-proyek implementasi-mpk pentingnya-mpk tantangan-mpk proyek-pembangunan keluhan-masyarakat solusi-keluhan-proyek proses-pengadaan-tanah tahap-ganti-rugi daftar-nominatif grievance-mechanism transparansi-pengadaan-tanah keadilan-pengadaan-tanah hak-masyarakat infrastruktur-indonesia proyek-strategis-nasional tantangan-pembangunan transparansi partisipasi-masyarakat peran-pemerintah pembangunan-ekonomi cost-overrun proyek-besar pentingnya-safeguards infrastruktur-proyek manajemen-proyek penundaan-proyek biaya-proyek menghindari-cost-overrun pelaksanaan-proyek-efisien kesalahan-perencanaan manajemen-risiko biaya-tambahan-proyek safeguards-proyek efisiensi-proyek melindungi-investasi keberhasilan-proyek aspek-sosial-konstruksi pentingnya-aspek-sosial dampak-sosial amdal perencanaan-proyek konsultan-sosial dukungan-masyarakat konflik-sosial koordinasi-utilitas proyek-infrastruktur utilitas-bawah-tanah saluran-air-minum jaringan-pdam telkom pln kajian-utilitas pelatihan-infrastruktur infrastruktur-perkotaan konflik-utilitas dppt infrastruktur-kota ahli-safeguard dokumen-safeguard konstruksi dampak-lingkungan koordinasi-tim-kontraktor tanggung-jawab-sosial konsultasi-safeguard infrastruktur dampak-konstruksi dokumen-proyek larap ded penyesuaian-desain risiko-proyek efisiensi mitigasi-dampak perencanaan koordinasi-tim infrastruktur-eksisting undang-undang-pengadaan-tanah uu-cipta-kerja revisi-hukum pengelolaan-tanah pengembangan-infrastruktur kepentingan-umum hukum-indonesia perubahan-hukum tanah-negara tanah-skala-kecil pp-192021 penetapan-lokasi efisiensi-pengadaan efektivitas-pengadaan pembelian-langsung pembangunan-infrastruktur pengadaan-tanah-skala-kecil peraturan-pemerintah-19-2021 atr-bpn metode-pengadaan-tanah prosedur-tahapan pembelian-langsung-tanah tata-kelola-tanah regulasi-pengadaan-tanah pengadaan-lahan pembangunan-wilayah pengadaan-tanah-langsung hukum-pengadaan-tanah teknik-pengadaan-tanah perencanaan-tanah kementerian-agraria pembebasan-lahan prosespembebasan-tanah panlok atr bpn kjpp inventarisasi-tanah penilaiannilai-tanah ganti-rugi-pembebasan-lahan musyawarah-pelepasan-tanah konsekuensi-hukum penlok dokumen-perencanaan konsinyasi-tanah legal-standing proses-pengadaan sengketa-tanah peraturan-kehutanan kebijakan-lingkungan pertanian-berkelanjutan izin-pemerintah perencanaan-penggunaan-lahan kepatuhan-hukum administrasi-desa manajemen-sumber-daya dokumen-perencanaan-pengadaan-tanah kualitas-dppt regulasi-dppt profesionalisme-penyusun-dppt lisensi-profesional bnsp transparansi-informasi skkni tata-kelola-tata-ruang perencanaan-pengadaan-tanah standar-kompetensi-kerja-nasional ganti-kerugian nilai-penggantian-wajar masyarakat-rentan keadilan-sosial pembangunan keseimbangan-kepentingan kementerian-ekonomi menko-ekonomi adb world-bank livelihood-restoration-program kebijakan-pengadaan-tanah perlindungan-masyarakat permukiman-kembali pupr relokasi tanggung-jawab-pemerintah kementerian-pupr bappenas proses-relokasi ganti-rugi kebijakan-relokasi implementasi-monev kesejahteraan-sosial keseimbangan-sosial sistem-informasi-pengadaan-tanah sipt dampak-sosial-pengadaan-tanah pemerintah-daerah evaluasi-dampak-sosial hak-asasi-manusia peningkatan-kesejahteraan asian-development-bank pelatihan-involuntary-resettlement peningkatan-pengetahuan peningkatan-kemampuan staf-proyek lembaga-eksekutif lembaga-pelaksana proyek-adb equator resettlement-involuntary safeguards-ir program-pemulihan-mata-pencaharian mekanisme-anggaran dokumentasi-pelatihan video-dokumentasi proses-pembebasan-lahan pp-19-2021 permen-atr-bpn-19-2021 pengadilan-negeri negosiasi-dalam-itikad-baik due-process komnas-ham proyek-kompleks pengawasan-independen hak-pihak-yang-berhak perlindungan-hak penyelesaian-konflik akuisisi-lahan urutan-kerja-proyek kerusakan-lingkungan pencemaran-air tanah-longsor deforestasi kompensasi-adil penolakan-proyek protes-masyarakat tindakan-hukum sanksi-hukum denda-besar penghentian-proyek tuntutan-hukum biaya-pemulihan pencegahan-dampak reputasi-perusahaan kepercayaan-investor dampak-kesehatan polusi akses-sumber-daya legacy-issue rencana-tata-ruang kompensasi-tanah pemulihan-lingkungan kepatuhan-regulasi risiko-hukum keberlanjutan-ekosistem mediasi-sengketa-tanah arbitrase-tanah manajemen-proyek-tanah ganti-rugi-tanah hukum-pertanahan nilai-ganti-rugi-final mekanisme-pengadilan penilaian-tanah tanah-untuk-kepentingan-umum penilai-publik tanah-dan-bangunan kepastian-hukum prosedur-pengadilan tanaman-dan-bangunan informasi-hukum video-edukasi-tanah penilaian-ganti-rugi pengadilan-tanah proses-legal-tanah nilai-wajar-tanah penyelesaian-sengketa-tanah nilai-tanah-final kebijakan-pertanahan prosedur-ganti-rugi-tanah penetapan-lokasi-proyek hukum-tanah-indonesia pengadaan-tanah-umum